Anggaran Pilkada 2018 diperkirakan Rp 20 T, Mendagri sebut politik memang mahal

Bola206– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan politik adalah hal yang mahal. Dia berpendapat, tingginya total anggaran Pilkada serentak 2018 yang kemungkinan mencapai Rp 20 triliun merupakan hal yang lumrah.Agen bola terpercaya

"Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis," kata Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (23/10).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Dia menganggap, kontestasi Pilkada di 171 daerah tersebut akan memakan anggaran yang besar. Sebab, di setiap 17 Provinsi, 39 Kota maupun 115 Kabupaten, memiliki kebutuhan operasional yang berbeda.Agen Sabung Ayam

"Kalau di Jawa bisa naik mobil, motor bisa. Tapi di NTT (Nusa Tenggara Timur), Maluku kan harus menggunakan pesawat terbang dan kapal. Masing-masing daerah ukurannya beda-beda," paparnya.Sabung Ayam Online

"Itu juga belum diukur dari pengeluaran partai politik, dari calon, pemerintah, dari Kepolisian. Walaupun sudah dianggarkan masih keluar banyak, belum TNI, belum BIN, belum kejaksaan," ujar dia," tambahnya.Sabung Ayam

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memperkirakan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2018 kemungkinan mencapai Rp 20 triliun. Saat ini total anggaran Pilkada yang terkumpul baru Rp 15,2 triliun.

"Jadi cost (biaya) baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Ini harga proses demokrasi," kata Sumarsono di lokasi yang sama.

Rincian anggaran tersebut antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun serta pengamanan Polri dan TNI Rp 339,6 miliar.

Kemudian, saat ini dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada sudah menandatangani Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) dengan KPU Kabupaten/Kota. Lanjutnya, dari 17 Provinsi daerah tersebut, yang sudah tanda tangan anggaran pengawasan NPHD dengan Bawaslu baru 16 Provinsi.

"Tanda tangan NPHD dengan Bawaslu 16 provinsi sudah. Tinggal 1 provinsi belum karena satu dan lain hal, yaitu Provinsi Maluku," ucapnya.

Lebih lanjut, pada tingkat Kabupaten/Kota dari 154 yang melaksanakan Pilkada, baru 90 daerah yang sudah menandatangani NPHD dengan Panita Pengawas. Sebab, sebagian panitia pengawas belum terbentuk di 64 Kabupaten/Kota sehingga terjadi hambatan.

"Hambatannya karena belum terbentuk panwas, lalu penghitungan belum clear. Kita selesaikan sebaiknya. Karena pilkada enggak mungkin jalan tanpa pengawasan," tuturnya.