This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Wednesday, May 31, 2017

Revisi UU Terorisme, masa penahanan terduga pelaku jadi 14 hari



Bola206– DPR terus mengkaji pasal demi pasal dalam revisi UU Pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah tentang masa penahanan terduga pelaku teror.Agen bola terpercaya

Rapat pansus berjalan cukup alot saat membahas tentang pasal 28 mengenai masa penangkapan. Pasal ini sebelumnya diusulkan memuat ketentuan penangkapan terduga teroris selama 30 hari sebelum pemerintah hari ini mengusulkan menjadi 14 hari.Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Namun keputusan belum mencapai titik temu. Yang disetujui DPR dan Pemerintah dalam rapat kali ini, yakni hanya ayat 1 yang mengatur soal masa penangkapan selama 14 hari.Agen Sabung Ayam

"Pasal 28 disepakati ayat 1 ya?" ujar Ketua Panja revisi UU tentang terorisme, Muhammad Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).Sabung Ayam Online

Untuk penambahan masa penangkapan yang tertuang di ayat 2 pasal 28, dua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Ada dua opsi yang menyeruak dalam rapat. Dari DPR, mereka ingin masa penambahan selama 7 hari dengan pengawasan, sedangkan pemerintah ingin 14 hari karena alasan sulitnya pelaksanaan di lapangan.Sabung Ayam

Karena tak mencapai titik temu, rapat pun diakhiri pimpinan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan pada rapat berikutnya.

"Dalam rapat kali ini kita sudah dengar semua argumen, ada yang 14+7 hari, 14+14 hari, dan 14+7 hari dengan pengawasan. Masing-masing anggota diharapkan dapat berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Selanjutnya kita bahas di rapat selanjutnya," tutup Syafi'i.

Tuesday, May 30, 2017

Pansus RUU Pemilu siapkan dua opsi penyebaran tambahan 15 kursi DPR



Bola206– Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah sepakat menambah 15 kursi anggota DPR pada Pileg 2019 mendatang. Namun, pemerintah menyerahkan model penyebaran 15 kursi anggota DPR baru ini kepada Pansus RUU Pemilu. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan pihaknya memiliki dua opsi model penyebaran. Pertama, merealokasi daerah yang memiliki kelebihan kursi terlalu besar ke daerah defisit. Agen bola terpercaya

"Tetap merealokasi terhadap beberapa daerah yang mengalami kelebihan terlalu besar seperti Sulawesi Selatan, dan seperti Sumatera Barat," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

"Sumatera Barat itu 3, Sulawesi Selatan itu kelebihannya 4, kalau ada kebijakan seperti itu nanti diexercise bersama dengan pemerintah. Artinya 15 tambahan daerah-daerah yang defisit selama ini, dan tambahan daerah sekitar 4 kursi itu diambil dari daerah-daerah yang mengalami kelebihan terlalu banyak," sambungnya. Agen Sabung Ayam

Opsi kedua, mengevaluasi model penyebaran jika asumsi anggota DPR ditambah 19. Dalam pilihan ini, disimulasikan kekurangan kursi di daerah-daerah pemilihan yang ada Pulau Jawa tidak perlu ditambah. Alasannya, kumulatif komposisi anggota DPR dari Jawa tidak proporsional dibanding daerah di luar Jawa. Sabung Ayam Online

"Itu artinya tambahan di Jawa Barat, penambahan di Jawa Timur tidak terjadi, penambahan di DKI tidak terjadi. Itu juga signifikan untuk melengkapi yang 4 itu," jelas Lukman. Sabung Ayam

Akan tetapi, model ini idealnya digunakan apabila jumlah anggota DPR ditambah 19. Karena jika hanya ditambah 15 maka akan meninggalkan defisit 4 kursi. Untuk mengantisipasi defisit 4 kursi, cara yang bisa dilakukan mengurangi daerah-daerah yang kelebihan kursi cukup besar.

"Kalau idealnya kan 19, yang disetujui 15, berarti masih ada defisit 4. Nah untuk mencari yang defisit 4 ini bisa dengan cara tadi, dengan mengurangi daerah-daerah yang terlalu banyak seperti Sulsel dan Sumbar," pungkasnya.

Monday, May 29, 2017

Pengurus tiap daerah dinilai beratkan partai baru ikuti Pemilu 2019



Bola206– Wacana tentang diperberatnya persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Umum 2019 melalui RUU Pemilihan Umum yang akan segera disahkan oleh DPR RI mengandung konsekuensi tidak satupun parpol bisa mengikuti Pemilu 2019. Jika benar bahwa kepengurusan dan keanggotaan partai wajib 100 persen di tingkat provinsi dan kabupaten kota, maka itu adalah bunuh diri yang dilakukan parpol yang sekarang ada di parlemen. Hal tersebut dikatakan Direktur Intrans, Andi Saiful Haq dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/2).Agen bola terpercaya

"Hal ini paling mengancam parpol yang berbasis agama. Bisa dibayangkan bagaimanan nasib PPP, PKB, PKS di Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat dan NTT. Satu saja dari Kabupaten/Kota yang tidak dinyatakan memiliki kepengurusan, maka parpol tersebut tidak akan bisa mengikuti Pemilu 2019," kata Andi. Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Dia melanjutkan, bukan hanya parpol berbasis agama, namun parpol yang lain juga saya yakin akan berat memenuhi persyaratan tersebut. Contoh misalnya PDIP dan Hanura di Aceh yang masih punya ingatan tentang masa operasi militer. Agen Sabung Ayam

"Belum tentu kedua parpol ini akan mampu memenuhi persyaratan administrasi di seluruh Kab/Kota yang tersedia," tegasnya.Sabung Ayam Online

Dengan memaksakan persyaratan sedemikian berat, ibarat dia, Parpol di DPR sedang menggali kuburannya sendiri. Upaya-upaya sabotase oleh parpol lain mudah dilakukan untuk menggagalkan satu partai tertentu. Sabung Ayam

Ia mencontohkan misalnya dirinya dari partai A dan mempunyai niat buruk. Kemudian mendatangi pengurus Partai C di Kabupaten yang lemah, dikasih Rp 1 miliar satu orang dan mundur pada saat verifikasi dilakukan KPU.

Menurutnya, maka secara hukum partai yang bersangkutan tidak lolos dan tidak mungkin bisa ikut dalam Pemilu 2019. Selain bunuh diri, parpol lama sebenarnya sedang melakukan upaya sia-sia dan culas.

"Dengan menyatakan hanya parpol baru yang akan diberlakukan peraturan seperti itu. Mereka lupa bahwa hal yang sama telah dialami oleh DPR periode selanjutnya, alih-alih memberatkan kehadiran partai baru, malah berbalik memberatkan diri sendiri setelah MK menetapkan bahwa berdasarkan asaz keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka UU Pemilu dinyatakan berlaku dan mengikat parpol baru maupun lama," jelasnya.

"Saya kira parpol lama terlalu ketakutan dengan kehadiran parpol-parpol baru. Di tengah kinerja eksekutif yang cepat dan baik, terutama figur-figur lokal, parpol di DPR malah terkesan paranoid dan sibuk membentengi diri dengan persyaratan yang berat, namun tidak diberlakukan pada diri mereka sendiri. Harusnya percaya diri saja, jangan berlindung di balik perundang-undangan tapi kesannya ketakutan," tandasnya.

Sunday, May 28, 2017

JK sebut tak bisa satu partai klaim lebih Islami dari yang lain



Bola206– Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla meminta seluruh partai politik tidak saling membatasi dengan identitas agama ataupun nasionalis. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini seluruh partai politik diharuskan lebih mengedepankan pembangunan.Agen bola terpercaya

"Tidak bisa lagi satu partai dia lebih islam atau agamis dibanding lainnya," ujar Jusuf Kalla di kantor DPP NasDem seusai peluncuran Alquran digital, Minggu (28/5).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Dia menambahkan, dalam perkembangan teknologi secara tidak langsung merubah dunia perpolitikan di Indonesia. Bukan tanpa alasan, seluruh perubahan dimulai dari teknologi. Termasuk sosialisasi partai politik yang dinilainya lebih efektif menggunakan teknologi.Agen Sabung Ayam

"Dengan teknologi semuanya berubah, di kantong semua ada mau liat foto mau belanja semuanya ada. Dunia politik kita sangat berubah tidak ada lagi batas partai berdasarkan agama dengan nasional," tukasnya.Sabung Ayam Online

Dalam acara peluncuran Alquran digital itu turut hadir pula panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Sabung Ayam

Saturday, May 27, 2017

Fadli Zon soal RUU Terorisme: Jangan sampai ini over atau under



Bola206– Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, dirinya akan menemui Pansus untuk menanyakan kelanjutan Revisi Undang-Undang Terorisme pada Senin (29/5) nanti. Namun pertemuan tersebut hanyalah pertemuan informal untuk mengetahui beberapa data. Agen bola terpercaya

"Pengen tahu sejauh mana terkait sejauh mana laju pansus tersebut," kata Fadli di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Fadli menilai sejauh ini Pansus telah bekerja maksimal dan dalam waktu dekat akan segera dibahas kembali. Namun dalam hal ini, kata dia, harus berhati-hati terhadap isu terorisme yang sensitif ini. Agen Sabung Ayam

"Tentu saja kita harus berhati-hati apalagi isunya sensitif. Jangan sampai ini over ataupun under," jelas Fadli. Sabung Ayam Online

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, pembahasan revisi ini tidak harus disegerakan mengingat UU Terorisme ini sudah ada dan hanya bersifat revisi. Namun kalau memang sangat dibutuhkan revisi UU tersebut ada baiknya segera diselesaikan.Sabung Ayam

"Perangkatnya sudah ada. Ini kan revisi terhadap UU yang sudah ada bukan dari nol. Menurut saya kalau memang mau diselesaikan, selesaikan dengan cepat," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Wiranto untuk segera membahas Revisi Undang-Undang Terorisme bersama dengan DPR. Dengan harapan, revisi ini segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Jokowi menyampaikan persoalan ini ketika meninjau langsung lokasi bom di Kampung Melayu.

Friday, May 26, 2017

Golkar ingin usung cawapres Jokowi, PDIP tergantung figur



Bola206– - Partai Golkar berkeinginan mengusung kader internal menjadi pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019. Hal itu lantaran dari jauh hari Golkar memantapkan mengusung Jokowi di 2019.Agen bola terpercaya

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira mengatakan sosok yang diajukan harus memiliki kecocokan dengan Jokowi. "Soal cawapres tentu tergantung figur yang diusulkan, apakah sesuai dan cocok dengan capres," kata Andreas saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/5).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Andreas menyambut baik dukungan Golkar kepada Jokowi untuk maju kembali di Pilpres. Namun, dia berharap Golkar konsisten memberikan dukungannya termasuk ikut menyukseskan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla hingga habis masa jabatan. Agen Sabung Ayam

"Kita harap dukungan ini juga konsisten dengan dukungan dalam proses pemerintahan Jokowi, sehingga sukses melaksanakan program-program pemerintahannya," tutupnya. Sabung Ayam Online

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengusulkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar membahas kriteria bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo calon presiden pada pemilu 2019. Menurut Ical, akan lebih baik jika bakal cawapres itu dari Partai Golkar.Sabung Ayam

"Menghadapi pemilu presiden 2019, Partai Golkar sudah memutuskan mendukung Pak Jokowi sebagai capres, tetapi posisi cawapres masih kosong. Apakah Partai Golkar akan mengusulkan satu atau dua nama sebagai bakal cawapres," kata Aburizal Bakrie ketika menyampaikan pidato pengarahan, pada Rapimnas II Partai Golkar, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Usulan tersebut, kata dia, diserahkan kepada Rapimnas yang sedang berlangsung untuk dibahas. "Tetapi, usulan tersebut sebaiknya jangan sebut nama dulu, tetapi baru sebatas kriteria,"

Thursday, May 25, 2017

Deddy Mizwar tak masalah diduetkan dengan Ketua DPD Gerindra Jabar



Bola206– Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar digadang-gadang bakal maju dalam pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Menanggapi itu, Demiz begitu ia disapa akrab, mengaku tak masalah diduetkan dengan siapapun termasuk dengan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi. Agen bola terpercaya

"Enggak apa-apa diduetkan dengan siapa saja, yang penting suaranya kompak. Ada yang pasti enggak sekarang?, belum ada yang pasti kan. Mungkin juga tidak diduetkan dengan siapapun, dinamika politik sangat tinggi," katanya usai Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat di Depok, Kamis (25/5).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Menurutnya yang terpenting adalah upaya komunikasi dan politik dengan beberapa partai terus dilakukan. Ditegaskan Pilgub DKI dengan Jabar berbeda karena di DKI ada Ahok.Agen Sabung Ayam

"Menurut DPW PKS (Jabar 1), tapi kan semua keputusan ada di DPP, tunggu aja keputusan dari DPP. Kalau diberi kesempatan ya harus siap, jangankan menjadi calon gubernur, calon mati saja sudah siap," paparnya.Sabung Ayam Online

Meski belum tahu apakah Gerindra dan PKS akan berkoalisi di Pilgub Jabar, namun Demiz berharap mereka dapat berkoalisi, untuk mengulangi sejarah dan kesuksesan di Pilgub DKI.Sabung Ayam

"Sudah (komunikasi dengan Gerindra). Tugas seorang calon adalah mensosialisasikan program-program kepada masyarakat lebih luas. Yang menentukan masyarakat bukan kami," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa dirinya juga telah bertemu dan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Termasuk dengan sejumlah nama lain seperti Ridwan. "Semuanya kan masih cair, nyamannya dengan manusia," ungkapnya.

Dia mengaku lebih 40 tahun melakukan sosialisasi lewat dunia peran yang dilakoni. Hal itu dianggap sebagai nilai lebih yang dimilikinya.

"Andai kata Allah memudahkan ya tinggal jalan, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Saya kan gampang orangnya, diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah, enggak semua orang diberikan Allah seperti saya. Kalau enam bulan saya ingin jadi Presiden bisa, saya tinggal bikin film jadi Presiden," pungkasnya.

Wednesday, May 24, 2017

Ketua Baleg usul pimpinan DPR ditambah 2, MPR 3, dan DPD 2

Bola206Pembahasan revisi UU MD3 masih terus mengalami tarik ulur. Saat ini muncul usulan baru terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD. Usulan tersebut yaitu, jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, MPR menjadi 11 kursi dan DPD menjadi 7 kursi. Agen bola terpercaya

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengusulkan jalan tengah dari perdebatan soal penambahan pimpinan itu, yakni pimpinan di DPR ditambah 2, MPR ditambah 3 dan DPD ditambah 2. Bandar Sabung Ayam (LIVE)

"Menurut saya opsi yang paling tepat ya, paling soft itu, dua di DPR, tiga di MPR dan dua di DPD," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).Agen Sabung Ayam

Supratman menjelaskan, nantinya komposisi pimpinan sekarang tidak akan dikocok ulang. Penyusunan pimpinan DPR, dan MPR akan disesuaikan dengan asas proporsionalitas. Artinya di UU MD3 yang baru, partai-partai pemenang pemilu dipastikan mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR dan MPR. Ketentuan dalam UU MD3 hanya berlaku hingga tahun 2019. Sabung Ayam Online

"Karena nanti dalam penyusunannya kita akan memasukan asas proporsionalitas jadi sebuah keharusan. Jadi pemenang satu, dua, tiga, empat, lima sudah mutlak menjadi pimpinan DPR dan MPR," terangnya. Sabung Ayam

Politikus Gerindra ini menyebut pertimbangan dari fraksi-fraksi selain PDIP mengusulkan penambahan pimpinan DPR, MPR karena ingin mendapatkan peran lebih maksimal.

"Nah mungkin salah satu implementasinya adalah kalau bisa menempatkan wakilnya itu bisa berbuat lebih maksimal. Tetapi sekali lagi pertimbangan kita tidak hanya semata itu," ungkapnya.

Akan tetapi, Supratman menyarankan agar fraksi-fraksi mendorong penambahan tidak hanya berpikir soal bagi-bagi kursi pimpinan. Tetapi, berorentasi pada peningkatan kinerja dewan.

"Oleh karena itu kita minta kebesaran hati, saya selaku ketua panja meminta kebesaran hati teman-teman fraksi untuk kita memikirkan bukan sekedar jatah-jatah kursi tetapi peningkatan kinerja di DPR dan MPR bisa berjalan sebagaimana diharapkan seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.