PKB persiapkan visi-misi Gus Ipul untuk Pilgub Jatim 2018

Bola206– Dikemas acara launching buku: Jihad Politik PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), partai pimpinan Muhaimin Iskandar kembali menegaskan dukungan untuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai calon gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Peluncuran buku digelar di gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (31/7). Agen bola terpercaya

Di hadapan kader, anggota Fraksi PKB dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang juga Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengatakan, ada dua hal yang ingin disampaikan di acara tersebut. Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Yang pertama soal kebanggaannya atas kinerja Fraksi PKB di DPRD Jawa Timur. Gus Halim -sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- mengklaim bahwa anggota fraksinya sudah menjalankan visi-misi partai dengan baik. Yaitu membela rakyat, dan sudah menunjukkan semangat membangun gotong royong di masyarakat dengan jargon 'Holopis Kuntul Baris'. Agen Sabung Ayam

Kemudian yang kedua adalah soal dukungan PKB kepada Gus Ipul di Pilgub Jawa Timur. ‎"Saya sebagai ketua DPW (PKB) memberikan tugas lanjutan, di mana DPW PKB atas restu DPP sudah memastikan Gus Ipul sebagai calon gubernur yang akan diusung PKB, dan tentu oleh partai-partai lain di Jawa Timur," tegas Gus Halim. Sabung Ayam Online

Untuk menindaklanjuti itu, Gus Halim mengatakan, "F-PKB sebagai kepanjangan partai, saya minta, dan sejak saat ini untuk mempersiapkan secara matang visi-misi calon gubernur untuk periode 2019/2014," tegas Gus Halim yang juga ketua DPRD Jawa Timur. Sabung Ayam

Persiapan-persiapan menyambut Pilgub Jawa Timur 2018 itu, kata kakak kandung Muhaimin Iskandar, harus memiliki ruh perjuangan kerakyatan dan memiliki kaidah perjuangan berdasarkan cara kerja PKB. "Yang itu juga cara kerja Nahdlatul Ulama, yaitu mempertahankan yang sudah baik, dan memperbaiki yang belum sempurna," katanya.

Karena mengemban misi, mempersiapkan calon pengganti Gubernur Soekarwo yang sudah memerintah 10 tahun itu bukan hal mudah. Maka, kata Gus Halim, sebelum visi-misi yang bakal disiapkan untuk Gus Ipul, PKB harus memetakan semua keberhasilan Soekarwo, dan hal-hal yang belum tersentuh secara maksimal.

"PKB Jawa Timur, mulai hari ini harus memetakan apa saja keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai kepemimpinan Pakde Karwo (Soekarwo) selama 10 tahun, kemudian ditingkatkan. ‎Sehingga nanti, ke depan, keberhasilan Pakde Karwo tidak boleh mengalami penurunan," tandasnya.

Sementara itu, launching buku 'Jihad Politik PKB' ini, bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat secara umum, bahwa selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai anggota dewan, Fraksi PKB Jawa Timur juga dituntut menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat yang diwakilinya.

"Ada banyak hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, bahwa PKB akan terus mendorong, secara kelembagaan di DPRD Jawa Timur ini, untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memiliki ketahanan dan swadaya masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat," kata ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Thoriqul Haq.

Read More

PKB sebut masih terlalu dini dukung Jokowi di Pilpres 2019

Bola206– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan arah dukungannya dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. PKB beralasan masih harus melakukan komunikasi politik dengan partai lain.Agen bola terpercaya

"(Belum deklarasi) Iya, karena kita juga harus cari masukan dan dukungan dari daerah," Wasekjen PKB Maman Imanulhaq, di D'Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Menurut anggota komisi VIII tersebut, alasan lain karena masih terlalu cepat untuk melakukan deklarasi dukungan untuk calon Presiden. Terlebih pemerintahan saat ini masih ada dua tahun masa kepemimpinannya.Agen Sabung Ayam

"Ini waktu masih dua tahun, saya rasa kita hormati teman-teman dalam melakukan itu. PKB tentu melakukan kalkulasi politik secara sistematis," ujarnya. Sabung Ayam Online

Diketahui, dua parpol sudah menyatakan dukungan meski Pilpres masih dua tahun lagi. Dua parpol itu yakni Golkar dan PPP yang sama-sama menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Sabung Ayam

Read More

Balas kritik Prabowo, Sekjen PDIP sebut jangan ambisi jadi Presiden

Bola206– Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik keras penetapan ambang batas calon presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen dalam UU Pemilu. Dia menyebut itu sebagai lelucon politik yang membohongi rakyat. Kritik Prabowo ditanggapi langsung Presiden Joko Widodo dan partai koalisi pendukung pemerintahan.Agen bola terpercaya

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto balik mengkritik pedas Prabowo dan pihak lain yang terus menerus mencari kesalahan dari penetapan presidential threshold. Dia tak segan menyebut lawan politik terlalu bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.Bandar Sabung Ayam (LIVE)

"Sebaliknya, dipihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," ujar Hasto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (29/7).Agen Sabung Ayam

Dia menuturkan, sebagai pemenang Pemilu 2014, PDIP 'dihabisi' di parlemen saat awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Contohnya, pihak yang tidak puas dengan kemenangan Jokowi-JK, mengerahkan segala kekuatan di parlemen. "Ada yang tak puas lalu ketidakpuasan disalurkan dengan membuat perubahan MD3. Ini fakta politik bagaimana politik tanpa etika dijalankan dengan nafsu kekuasaan semata," kata Hasto.Sabung Ayam Online

Sambil bercanda, Hasto menyebut apa yang disampaikannya itu bukan karena terbawa perasaan. "Ini bukan baper lho. Itu bukti sikap kita bahwa kebenaran yang akhirnya akan menang. Itulah jalan kita dan keyakinan kita," singkatnya.Sabung Ayam

Hasto curhat dengan menyebut PDIP juga dihabisi di luar parlemen dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya dengan mengaitkan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Dan kita tahu siapa Sengkuni itu karena baru saja diruat di Yogyakarta" jelas Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen adalah sebuah lelucon politik. "Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.

Prabowo mengaku dalam paripurna pengesahan UU Pemilu lalu dirinya memerintahkan seluruh kader partai Gerindra di DPR untuk keluar (walkout). Sebab, dia mengaku tidak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.

"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," katanya.

Read More

Gelar mukernas, PPP akan bahas sejumlah isu kontroversial

Bola206– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) kedua pada 19-22 Juli 2017. Sekretaris Organizing Committee Mukernas PPP Achmad Mustaqim mengatakan pihaknya telah menetapkan daftar menteri dan pengusaha yang akan diundang menjadi pembicara bagi 1500 peserta di Mukernas tersebut.Agen bola terpercaya

Dari jajaran menteri kabinet kerja ada nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nina Moelok.Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, dan pengusaha Chairul Tanjung juga masuk dalam daftar pembicara.Agen Sabung Ayam

"Nanti juga akan menampilkan sejumlah pembicara salah satunya pengusaha Chairul Tanjung juga beberapa menteri ada menteri keuangan yang insya Allah sudah berkomitmen untuk hadir, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri Agama dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama," kata Achmad di Kantor Sekretaris Nasional Bappilu PPP, Jln. Tebet Barat IX nomor 17 A, Jakarta, Minggu (16/7).Sabung Ayam Online

Ketua Panitia Pelaksana Mukernas Iskandar D Syaikhu menyebut, Presiden Joko Widodo kemungkinan akan hadir saat sesi penutupan Mukernas PPP. "Insya Allah penutupan Mukernas pada 22 siang jam 2 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," ucapnya.Sabung Ayam

Dia menjelaskan, Mukernas ini juga menjadi ajang untuk mengkaji sejumlah isu dan kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial. Semisal, kebijakan full day school hingga UU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

"Dari Aspek politik ekonomi hukum bahkan beberapa permasalahan update sebagaimana yang beredar saat ini full Day school misalnya yang kontroversial, kemudian UU yang sedang dibahas larangan minol yang tidak tuntas-tuntas," terangnya.

"Itu yang juga bagian yang dibahas secara mendalam untuk memberikan solusi sekaligus memberikan pernyataan dan sikap resmi dari PPP," sambung Iskandar.

Anggaran Mukernas diambil dari sumbangan seluruh anggota DPRD dari PPP di tingkat Kota, Kabupaten, dan Provinsi se-Indonesia. Seluruh anggota DPRD yang hadir akan menjadi peserta bimbingan teknis (Bimtek) Nasional demi peningkatan kualitas mereka dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

"Mukernas itu berasal dari anggota DPRD provinsi kab dan kota yang akan melaksanakan Bimtek Nasional. Dan sedikit bantuan fraksi jadi jelas bahwa ini bagian dari konsolidasi partai ke daerah-daerah," ucapnya.

Read More

Angket KPK baru dibentuk sekarang, kenapa tidak dari dulu?

Bola206– Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan mempertanyakan langkah Pansus angket KPK yang baru dibentuk sekarang. Padahal, menurut pengakuan Pansus angket, KPK telah melakukan kesalahan prosedur penegakan hukum sejak lama.Agen bola terpercaya

"Ya kan itu pertanyaan saya, kenapa kemarin-kemarin KPK ada kesalahan dulu, kenapa tidak dari dulu dipersoalkan kenapa baru sekarang?" ujar Asep seusai menghadiri pertemuan Ikatan Alumni STAN, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

"Laporan keuangan juga tiap tahun, kenapa tidak mempersoalkan KPK yang lama, kenapa yang sekarang dipersoalkan, kan tidak bisa mempertanggung jawabkan yang sekarang," tambahnya.Agen Sabung Ayam

Kang Asep, sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa KPK sebenarnya banyak yang mengawasi. Misalnya dewan etik dan juga DPR.Sabung Ayam Online

"Ada, dewan kode etik, keuangan melaporkan ke BPK, ke DPR, penyadapan ke Kemenkominfo, jadi apa yang nggak ada pengawasannya, masyarakat juga mengawasi kan," tuturnya.Sabung Ayam

Asep pun menyimpulkan, kekisruhan dan hubungan yang kurang baik antar lembaga tinggi negara tersebut terjadi karena proses hukum yang bercampur dengan urusan politik.

"Intinya apa? Proses hukum tidak boleh dicampuri proses politik. Hukum ya hukum, politik ya politik, silakan saja," tegasnya.

Lebih jauh, Asep mengatakan, permasalahan hak angket tersebut tidak lepas dari parameter penilaian dari Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan angket tersebut memenuhi unsur objek angket atau tidak.

"Cuma yang jadi masalah apakah jadi objek angket atau bukan? Pasal 79 ayat 3 itu jelas dalam penjelasannya siapa yang menjadi objek hak angket, KPK melaksanakan hukum udang-undang, hukum acara dari penyelidikan hingga eksekusi, hukum acaranya ya KUHAP dan undang-undang KPK," jelasnya.

Pegawai KPK telah melakukan gugatan hukum pembentukan Pansus angket KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, dalam UU MD3, yang menjadi objek angket adalah pemerintah. Sementara KPK, menurut pegawainya, bukan bagian dari pemerintah.

Asep menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya. "Ya harus kita hormati lah, MK kan yang menafsirkan, jadi harus kita hormati jika MK mengatakan nanti itu bukan masuk dari objek hak angket," imbuhnya.

Di sisi lain, Asep juga menegaskan, KPK bukan suatu lembaga Adhoc, karena, tambah Asep, tidak ada satupun perundangan KPK yang menyebutkan lembaga antirasuah itu sebagai lembaga Adhoc. "Kan sudah ada di Undang-undangnya, yang suka mengatakan KPK itu Adhoc, tunjukan kepada saya Undang-undang mana yang menyebutkan KPK itu Adhoc, kan enggak ada di undang-undang KPK," tantangnya.

Read More

Ketua Pansus sebut opsi kembali ke UU Pemilu lama sudah tertutup

Bola206– Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan mekanisme pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu sudah tidak memungkinkan kembali ke UU lama. Menurutnya, apabila ingin menggunakan UU lama maka harus diganti pasal demi pasal plus Perppu karena format Pemilu dibuat serentak. Agen bola terpercaya

"Karena UU lama itu ada tiga UU. Di tiga UU punya tahapan beda. Kalau mau kembali ke UU lama pasal demi pasal diganti itu hanya bisa lalu Perppu," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Oleh karena itu, pemerintah mau tidak mau menyetujui salah satu opsi paket isu krusial RUU Pemilu pada rapat paripurna, Kamis (20/7). Agen Sabung Ayam

Pemerintah sebenarnya masih punya jalur lain untuk menganulir hasil keputusan rapat paripurna yaitu dengan mengeluarkan Perppu. Hal ini pernah terjadi saat pengesahan UU Pilkada. Sabung Ayam Online

"Ketika memilih kepala daerah lalu DPRD kemudian diketuk palu muncul Perppu batalkan. Itu yang bisa ditempuh pemerintah," terangnya. Sabung Ayam

Meski begitu, Lukman berpandangan pemerintah tak perlu pesimis usulannya tidak diakomodir. Sebab, peta dukungan fraksi-fraksi terutama pendukung pemerintah sudah menyatakan memilih paket A.

"Tapi pemerintah jangan pesimis peta pandangan mini fraksi kemarin kan sudah jelas memilih di opsi A. Saya kira enggak perlu pesimis lah. Kecuali satu minggu ini ada tsunami," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan opsi kembali ke UU Pemilu lama masih terbuka meski akan diputuskan di paripurna.

"Masih terbuka dong kalau anda cermati zaman dulu paripurna minta diskors kembali masih bisa anda ingat risalah dulu Mendagri Pak Mardiyanto minta diskors sehingga batal," ujar Tjahjo.

Tjahjo menyebut masih terbuka kemungkinan lobi dan musyawarah atas 5 isu krusial RUU Pemilu sebelum dan saat paripurna berlangsung.

"Pemerintah lobi terakhir tadi seluruh anggota dan pansus masih berharap putusan di tingkat paripurna akan masih bisa dimusyawarahkan," pungkasnya.

Read More

PKS sebut Perppu pembubaran ormas saat ini belum bisa jadi rujukan

Bola206– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah kewenangan Presiden yang sah secara konstitusional. Secara prosedural, Perppu ini nanti akan dimintakan persetujuan kepada DPR untuk selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang.Agen bola terpercaya

"Perppu ini sah sebagai kewenangan Presiden dan ada tahapnya sampai nanti kita uji di DPR apakah Perppu benar-benar memenuhi syarat secara formil maupun materiil. Tentu pemerintah harus bisa meyakinkan DPR adanya unsur kegentingan yang memaksa berikut argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologisnya," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/7). Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Karena harus melalui proses itu, tegas dia, Perppu ini belum serta merta bisa menjadi rujukan hukum, sebelum diajukan ke DPR, apalagi kalau ditolak oleh DPR. Terlebih lagi kalau dalam proses ini, ada masyarakat ormas yang mengajukan judicial review ke MK karena menilai bahwa Perppu ini bertentangan dengan UUD 1945 terkait dengan HAM.Agen Sabung Ayam

"Tentu, apabila MK mengabulkan judicial review tersebut, maka dengan sendirinya akan gugur, dan tak bisa dijadikan rujukan hukum, sehingga pemerintah harus taat hukum dan melaksanakan secara konsekuen UU 17/2013," tegasnya.Sabung Ayam Online

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta (12/7).Sabung Ayam

Materi Perppu yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas, penyederhanaan tahapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan definisi ormas yang melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Read More

Survei cagub Jatim: Khofifah paling populer, Gus Ipul paling dipilih

Bola206– Antara popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, tidak selalu berbanding lurus dan linier. Ini adalah fakta yang didapat Lembaga Riset Surabaya Survei Center (SSC), ketika melakukan survei untuk Pilgub Jawa Timur 2018.Agen bola terpercaya

Survei yang digelar pada 10 hingga 30 Juni 2017 itu, menempatkan lima kandidat dalam 'Top of Mind', yaitu Mensos Khofifah Indar Parawansa, Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla M Mattalitti.Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Hasil riset SSC menunjukkan, Khofifah adalah kandidat paling populer oleh publik, yaitu 90 persen. Sementara Risma, menjadi calon dengan akseptabilitas (tingkat penerimaan) paling tinggi (75,8 persen), dan Gus Ipul sebagai kandidat paling elektabel alias paling dipilih (26,6 persen).Agen Sabung Ayam

Bagaimana dengan Bupati Anas dan La Nyalla? Meski masuk lima besar Top of Mind, posisi keduanya lebih diunggulkan sebagai calon wakil gubernur. Karena pada survei dengan pertanyaan terbuka (Top of Mind), Anas hanya mendapat dukungan 3,5 persen, sedang La Nyalla mendapat 2,3 persen.Sabung Ayam Online

Sementara di posisi cawagub, elektabilitas Anas cukup tinggi di posisi 12,9 persen. Disusul ketua DPD PDIP Jawa Timut, Kusnadi (7,50 persen), La Nyalla (7,40 persen), dan artis Anang Hermansyah (6,9 persen).Sabung Ayam

Direktur SSC, Mochtar W Oetomo menegaskan, hasil survei lembaganya ini menunjukkan sebuah fakta, bahwa antara popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas tidak selalu berbanding lurus. "Tren ini semakin membuat strategi kontestasi Pilkada Jawa Timur semakin penuh tantangan dan kompleks," kata Mochtar, Rabu (12/7).

Menurutnya, popularitas lebih banyak didorong oleh publisitas media. Sehingga tidak heran, jika politisi artis seperti Anang Hermansyah bisa menempati posisi empat. Anang dikenal oleh 67,3 persen publik Jawa Timur.

Meski begitu, kata Mochtar, popularitas artis asal Jember itu masih jauh berada di bawah empat kadidat lain. Tertinggi adalah Menteri Khofifah dengan 90 persen dukunga, Gus Ipul (84,6 persen), dan Risma (79,8 persen). Soal aseptabilitas atau disuka, Risma memimpin dengan 75,8 persen dukungan. Disusul Gus Ipul (75,5 persen), Khofifah (67,9 persen), dan Mahfud MD (39 persen).

Untuk elektabilitas atau tingkat keterpilihan, Gus Ipul di posisi puncak dengan 26,6 persen dukungan, Risma (24,1 persen), dan Khofifah (16,8 persen). Kemudian disusul Bupati Anas dengan 5,5 persen dukungan dan La Nyala (4,40 persen).

"Temuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa seseorang dikenal, disukai masih belum cukup untuk bisa dipilih," ujar Mochtar.

Variabel keterpilihan (elektabilitas), sahut peneliti SSC Moh Edi Mazuki, semakin kompleks untuk bisa diprediksi. Elektabilitas semakin membutuhkan pemahaman, serta perlakuan strategi berbeda. "Kandidat tentu harus, dan dituntut untuk bisa menerapkan strategi yang tepat jika ingin memenangkan kontestasi," tambah Edi.

Survei SSC ini digelar pada 10 hingga 30 Juni 2017 dengan metode multistage random sampling. Survei ini mengambil sampel 800 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dengan margin of error mencapai 3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Read More

Revisi UU Pemilu mentok, DPR ingin rapat dengan Jokowi dan MK

Bola206– Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, Institusinya menunggu respon Presiden Joko Widodo untuk rapat konsultasi terkait penyelesaian isu-isu krusial dalam Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang belum disepakati bersama.Agen bola terpercaya

"Info terbaru, kemarin ketua DPR ( Setya Novanto ) sudah menyampaikan surat rapat konsultasi karena sudah ada surat dua sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Kami tinggal menunggu saja, karena memang presiden sedang sibuk di G20," kata taufik di gedung Nusantara III, jakarta.Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Taufik mengatakan, konsultasi tersebut tidak harus dilakukan bersama Presiden, karena dapat diwakilkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Turut mengundang Mahkamah Konstitusi.Agen Sabung Ayam

Menurut dia, melibatkan MK adalah institusi tersebut yang memutuskan pemilu Legislatif dan pemilu Presiden serentak di 2019 karena meskipun MK tidak dapat memberikan fakta hukum, lembaga tersebut dapat menyampaikan amar putusan terkait filosofi pelaksanaan pemilu serentak dan ambang batas parlemen dan pencalonan presiden.Sabung Ayam Online

"Tentu kami berharap saat MK ikut, paling tidak ' standing ' poinnya kajian seperti apa yang disampaikan MK walaupun memang MK tidak ada kewenangan menyampaikan fatwa hukum tapi minimal diketahui putusan itu," ujarnya.Sabung Ayam

Wakil ketua Umum PAN itu pun berharap, dengan konsultasi bersama pemerintah, potensi kebuntuan pembahasan dalam Revisi UU pemilu khususnya terkait presidential Threshold dapat diselesaikan.

Menurut dia, potensi kebuntuan terkait ‘presidential treshold’ sangat besar karena masing-masing pihak tidak mau mengubah arah kebijakan seperti 0 persen, 10-15 persen, dan 20-25 persen.

"Kalau kembali ke UU Pemilu lama maka akan terjadi perdebatan karena di UU tersebut belum mengatur sifat pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Jadi, menurut saya, tanyakan saja terlebih dahulu kajian filosofis dari MK yang menutuskan pertama kali pemilu 2019 secara serentak," katanya.

Sebelumnya, rapat pengambilan keputusan RUU Pemilu ditunda hingga Kamis (13/7) karena untuk memberi ruang bagi setiap fraksi melakukan lobi atas lima isu krusial tersebut. Lima isu krusial yang sedianya disahkan dalam rapat tadi malam adalah ambang batas parlemen "parliamentary threshold", ambang batas pencalonan presiden "presidential threshold", metode konversi suara, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan sistem pemilu.

Read More

Rapat Pansus RUU Pemilu diskors, lobi cara putuskan 5 isu krusial

Bola206– Pansus RUU Pemilu melanjutkan rapat untuk memutuskan 5 isu krusial malam ini. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto mengatakan, rapat diskorsing agar fraksi-fraksi melakukan lobi untuk merumuskan tata cara pengambilan keputusan 5 isu krusial. Agen bola terpercaya

"Lima isu akan kita bahas sekarang. Jadi sekarang kita skors untuk lobi tata cara pengambilan keputusan. Apakah sistem paket, lima isu itu kita paket kan, pilih paket a, b atau c atau item-item per item. Nah sekarang dirumuskan dan malam ini akan diputuskan," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Meski begitu, Yandri mengaku belum mengetahui sikap fraksi-fraksi terkait cara dan mekanisme pengambilan putusan. Adapun dua opsi tata cara pengambilan putusan yaitu sistem paket atau per item. Agen Sabung Ayam

"Bisa paket bisa iya. Makanya nanti kita lihat yang penting komitmennya malam ini kita bisa ada perkembangan yang menggembirakan di Pansus tidak stag seperti selama ini terhadap lima isu ini," tandasnya. Sabung Ayam Online

Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PAN ini juga belum bisa memastikan apakah seluruh isu krusial tersisa bisa dirampungkan malam ini. Namun, dia berharap 4 isu krusial seperti sistem pemilu, parliamentary threshold, metode konversi suara, jumlah kursi per dapil bisa diselesaikan terlebih dahulu. Sabung Ayam

Sementara, jika isu presidential threshold tidak bisa diambil keputusan kemungkinan bakal dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli 2017 untuk diputuskan.

"Ya bisa empat bisa lima. Tapi minimal kita berkomitmen hari ini sudah ada kemajuan yg dibahas oleh Pansus. Kalau tidak bisa lima-limanya, minimal empat sistem pemilu, parliamentary threshold, metode konversi suara, jumlah kursi per dapil," pungkasnya.

Read More

Dapat restu Emil, Kadis Koperasi UKM Bandung ikut konvensi Demokrat

Bola206– Salah satu birokrat Pemkot Bandung yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Priana Wirasaputra, resmi ikut penjaringan calon wali kota melalui konvensi Partai Demokrat. Pria yang akrab disapa Kang Pri ini mengikuti konvensi atas undangan DPC Partai Demokrat Kota Bandung.Agen bola terpercaya

Priana datang ke Kantor DPC Partai Demokrat di Jalan Terusan Jakarta didampingi sejumlah pendukung. Tak hanya itu keluarga Priana pun tampak ikut mendampingi saat dirinya menyerahkan formulir pendaftaran di kantor DPC Partai Demokrat.Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Priana mengaku sangat terhormat mendapatkan undangan untuk mengikuti konvensi yang digelar Partai Demokrat untuk menjaring bakal cawalkot Bandung. Agen Sabung Ayam

"Saya mendapatkan undangan yang dilayangkan oleh DPC Partai Demokrat Bandung ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi Saya dan keluarga Saya. Dari 2,4 juta penduduk, banyak sekali tokoh-tokoh di Bandung, namun yang undang oleh demokrat hanya 8. Itulah penghormatan yang luar biasa, oleh karena itu Saya menjawabnya dengan apresiasi, Saya datang ke Demokrat," ujar Priana, Sabtu (8/7).Sabung Ayam Online

Priana mengaku, sebelum memutuskan untuk ikut dalam konvensi Partai Demokrat, telah menyampaikan niatannya kepada Sekda Kota Bandung untuk meminta pendapat, mengingat statusnya saat ini masih tercatat sebagai ASN Pemkot Bandung. Dia pun mengaku telah mendapatkan lampu hijau dari orang nomor satu di jajaran birokrat Pemkot Bandung tersebut.Sabung Ayam

Tak hanya kepada Sekda, Priana pun mengatakan jika dirinya telah menyampaikan hal serupa kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Dia pun meminta doa restu kepada Ridwan kamil.

"Tadinya Saya tidak akan mencoba mengikuti ajang Pilwalkot ini, karena ada hal-hal bersifat etis buat saya. Kebetulan Saya bertemu di Rapat Paripurna DPRD kemarin ketemu dengan Pak Sekda. Saya sampaikan pada kesempatan itu tentang undangan ini mohon pendapat beliau dan restu beliau. Akhirnya beliau bilang -'nya sok Kang Pri maju aja' (ya silakan Kang Pri maju saja). Kemudian ketemu juga dengan Pak Wali. Beliau juga bilang silakan. Bahkan ada saran saran dari beliau (Ridwan Kamil). Rasanya plong, karena itu tahapan yang harus saya lalui secara etika secar struktural," paparnya.

Priana yang telah mengabdi selama 32 tahun sebagai PNS, mengatakan jika dirinya siap bersaing dengan calon lain. Priana tercatat pernah menduduki jabatan strategis di Pemkot Bandung seperti Kepala Dinas Pelayanan Pajak (sekarang BPPD), Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata.

Adapun fokus program yang akan dilakukan jika terpilih nanti, Priana menyebut akan lebih menyoroti soal pemerataan penbangunan di kewilayahan.

"Sekarang sudah baik tapi perlu lebih fokus lagi, agar betul-betul ada pemerataan, ada keadilan dalam pembangunan. Ini warga kita semua harusnya merata untuk semua warga Bandung yang berada di kewilayahan," ucapnya.

Lebih lanjut Priana yakin dengan keputusannya tersebut dan akan menjaga amanat masyarakat jika terpilih nantu.

"32 tahun jadi PNS, Alhamdulillah saya sudah mendapatkan 3 satyalancana. Maknanya ada penghargaan dari pemerintah bahwa saya orang yang clear. Karena penghargaan tidak akan diberikan kepada orang yang tidak clear, tidak disiplin, tidak becus, apalagi indikasi korupsi dan sebagainya," katanya.

Disinggung untuk melepas status PNS jika masuk sebagai calon daa Pilwalkot Bandung, Priana mengaku telah memikirkan hal terseut. Menurutnya hal itu merupakan konsekuensi dari keputusannya untuk maju di Pilwalkot Bandung.

"Masa kerja saya hingga 2020. Saya siap melepaskan status sebagai PNS. Menurut ketentuan yang saya tahu, status PNS itu harus lepas setelah terpilih jadi calon yang diterima KPU," pungkasnya.

Read More

Pansus dapat info penyidik KPK kasih obat saat interogasi tersangka

Bola206– Panitia Khusus (pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus tahanan korupsi di Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kemarin (6/7). Dari kunjungan tersebut, anggota pansus angket KPK Masinton Pasaribu mengaku mendengar cerita pemberian obat yang membuat tersangka korupsi tidak sadar saat di interogasi penyidik KPK.Agen bola terpercaya

"Merasa sakit merasa sedang tidak fit. Terus sama penyidik KPK dibawakan Dokter KPK. Katanya dikasihkan obat, yaudah mereka merasa seperti enggak sadar, yaudah ikut saja. Dikasih obat terus digebrak gebrak," kata Masinton, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Namun, Politisi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) itu mengaku tidak tahu jenis obat yang diberikan oleh Dokter KPK tersebut. Kini, pansus angket KPK juga tengah memilah setiap informasi yang diterima dari para narapidana di Lapas Sukamiskin itu.Agen Sabung Ayam

"Ya saya enggak tahu. Ya dia dikasih obat terus tanpa sadar dia dibawa-bawa sampai jam 5 pagi. Ya sedang kita pilah. Kita verifikasi. Kan tidak semua informasi itu kita telan mentah-mentah," ucapnya.Sabung Ayam Online

Selain itu, dari pertemuan dengar pendapat itu pansus juga menerima banyak keluh kesah dari para napi, mulai dari ancaman, intimidasi sampai pelanggaran hak asasi. Bahkan terjadi pelanggaran privasi. Namun tidak dijelaskan secara lebih rinci siapa-siapa saja napi yang ditemui Pansus Angket KPK.Sabung Ayam

"Itu semua diungkapkan, mereka bertanggung jawab dan siap. Kami tidak bisa sebutkan, kami hanya akan melihat nanti siapa yang akan kami undang dalam forum," kata Ketua pansus angket KPK Agun Gunandjar usai melakukan kunjungan di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat,

Read More

Kunjungi Sukamiskin, Pansus Angket KPK banyak temukan kejanggalan

Bola206– Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus angket KPK) hari ini melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung untuk tahanan korupsi. Pertemuan dengar pendapat membahas berbagai persoalan temasuk keluhan narapidana selama melakukan proses penyelidikan yang dilakukan KPK.Agen bola terpercaya

"Pertama dalam RDP bersama Dirjen PAS di sana digambarkan tentang bagaimana perkembangan pemidanaan yang dilakukan pengadilan tipikor, yang pertama berasal dari kasus yang ditangani KPK. Jumlahnya cukup besar sampai kondisi terakhir, ada yang bebas tapi masih jalani pidana. Datanya sudah kami miliki utuh, termasuk daftar nama, lama pidana penempatan dari Sabang sampai Marauke," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar usai melakukan kunjungan di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Lanjutnya, Pansus Angket KPK juga telah menggantongi data-data terkait nama-nama yang telah memberikan uang pengganti dan uang denda atas putusan pengadilan. Sambung Agun, data-data dan informasi yang diperoleh dari pertemuan ini akan dijadikan masukan yang berarti untuk tim Pansus Angket KPK. Agen Sabung Ayam

"Ini menjadi masukan penting bagi pansus dalam penyelidikan menyelenggarakan rapat rapat di DPR, karena kami akan lakukan pengecekan atas data fakta informasi yang kami peroleh selama kami berkunjung untuk kroscek," katanya.Sabung Ayam Online

"Kroscek dengan berbagai pihak yang pada akhirnya kita akan lihat sampai sejauh mana KPK berdiri menjalankan tugas dan kewenangannya," sambungnya.Sabung Ayam

Agun juga menegaskan, saat melakukan dialog bersama para narapidana, tidak ada tebang pilih. Menurutnya, semua sama sebagai Warga Negara yang sedang menjalani pidana.

"Kami bersyukur alhamdulillah kami sejak dari awal kami tak memilah-milah harus terpidana A, B, C, D, karena buat kami semua sama adalah WN yang sedang menjalani pidana," katanya.

Dan pihaknya berani menjamin, kerahasiaan dari apa yang telah diutarakan para Napi kasus korupsi tersebut. "Alhamdulillah cukup banyak informasi kami peroleh. Berkasnya ya, dalam bentuk buku saja entah beberapa buku. Termasuk seluruh keterangan mereka kita rekam. Mereka siap apabila suatu saat dibutuhkan secara formal diundang memberi keterangan," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, banyak yang dikeluh kesahkan dari para napi, mulai dari ancaman, intimidasi sampai pelanggaran hak azasi. Bahkan terjadi pelanggaran privasi. Namun tidak dijelaskan secara lebih rinci siapa-siapa saja napi yang ditemui Pansus Angket KPK.

"Itu semua diungkapkan, mereka bertanggung jawab dan siap. Kami tidak bisa sebutkan, kami hanya akan melihat nanti siapa yang akan kami undang dalam forum," pungkasnya.

Read More

KPK sebut Fahri lecehkan pengadilan sebut kasus e-KTP omong kosong

Bola206– Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding kasus e-KTP kasus tersebut hanyalah permainan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, penyidik KPK Novel Baswedan, dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Fahri juga menyebut kasus tersebut omong kosong.Agen bola terpercaya

Agus menilai ucapan Fahri tersebut tidak penting. "Itu kan artinya melecehkan pengadilan, pengadilan sedang berjalan. Bukti-bukti sudah banyak diungkap, kalau itu kemudian sebagai omong kosong. Itu pengadilannya dilecehkan, jadi biar hukum berjalan saja," kata Agus di KPK, Rabu (5/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Sebelumnya, Fahri juga kerap menyerang KPK. Fahri Hamzah meyakini, setiap membentuk Panitia Khusus (Pansus), pasti sebuah skandal besar akan terungkap. "Itulah yang terjadi pada kasus Bank Century yang merupakan salah satu skandal perbankan yang sangat besar. Dibentuk Pansus, terungkap semua hingga akar permasalahan," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/6).Agen Sabung Ayam

Dia kembali menceritakan, di masa awal pembentukan pansus skandal Bank Century, langkah ini dianggap tidak perlu atau tidak penting. Serta ditentang banyak pihak termasuk partai penguasa waktu itu. "Tapi Alhamdulillah DPR pada saat itu menyepakati pembentukan pansus Angket Century setelah melalui voting penolakan," ujar Fahri.Sabung Ayam Online

Belajar dari pansus skandal Bank Century, Fahri yakin pansus angket KPK tetap jalan terus. Dia meyakini ada skandal dalam tubuh KPK.Sabung Ayam

"Sekarang DPR berkesimpulan bahwa jangan-jangan di dalam KPK ada skandal juga. Saya termasuk yang percaya bahwa KPK bisa menjadi skandal, karena itu pansus angket harus turun tangan kembali," ujarnya.

Read More

Datangi BPK, Pansus angket KPK tegaskan bukan buat cari dukungan

Bola206– Mendatangi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tim Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan melakukan kerjasama terhadap BPK terkait audit tentang keuangan KPK.Agen bola terpercaya

"Ini kan kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang kita butuhkan di hak angket ini loh. Kita kan enggak bisa bekerja sendirian," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska di gedung BPK, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Menurutnya, tim Pansus Hak Angket melakukan kerjasama dengan BPK karena mereka membutuhkan adanya lembaga lain dalam kegiatan penyelidikan KPK.Agen Sabung Ayam

"Kita butuh lembaga lain yang berkaitan dengan Pansus ini," ujarnya.Sabung Ayam Online

Namun, melakukan kerjasama dengan BPK bukan berarti tim Pansus Hak Angket mencari dukungan kepada BPK. Melainkan hanya sesuai kebutuhan mereka dalam kegiatan yang mereka lakukan itu.Sabung Ayam

"Bukan cari dukungan. Kalau kita perlu data mereka bersedia selama sesuai dengan kebutuhan Pansus. Jadi kita enggak melebar," tandasnya.

Read More

Fadli Zon nilai anak SD juga ngerti soal presidential threshold

Bola206– Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pembahasan yang harus dituntaskan pansus RUU Pemilu tinggal sedikit lagi. Dia berharap paling lambat 20 Juli mendatang, lima isu krusial yang tersisa dapat diketok palu.Agen bola terpercaya

"Apapun hasil lobi-lobi dari minggu-minggu sebelumnya, hari itu (20 Juli) adalah batas maksimalnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Politisi Partai Gerindra ini juga menyebutkan, jika pada tanggal 20 Juli masih belum ada kesepakatan, maka voting akan dilakukan. Menurutnya, dari kelima isu tersebut, soal presidential thershold adalah isu yang paling alot pembahasannya.Agen Sabung Ayam

"Yang paling ngotot dari pemerintah itu soal presidential threshold. Menurut saya logikanya enggak masuk akal ya," imbuhnya.Sabung Ayam Online

Dia menilai, tidak masuk akal jika pemerintah masih bersikeras agar presidential thershold ada di angka 20 persen. Pasalnya, pemilu yang dilakukan pada 2019 mendatang adalah pemilu serentak sehingga pemilihan presiden dan anggota parlemen akan dilakukan secara bersamaan.Sabung Ayam

"Itu kan harusnya zero, akan beda sama parlementary thershold. Ini perasoalan logika yang menurut saya anak SD aja ngerti," tegasnya.

Fadli mengatakan, Partai Gerindra masih konsisten dengan pendapat nol persen untuk presidential thershold. Dia khawatir jika presidential thershold berada di angka 20 persen akan ada calon pemimpin tunggal yang nantinya kemungkinan akan menjadi calon boneka.

"Kalau bersikeras ada di posisi 20 persen tidak menutup kemungkinan akan ada calon boneka," pungkasnya.

Read More

Siap maju Pilwalkot Bandung, Nurul Arifin ingin seperti Risma

Bola206– Politisi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan, kesiapannya maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018. Sebagai perempuan, dia ingin bisa sukses membangun Kota Kembang ini, layaknya Tri Risma Harini membangun Surabaya.Agen bola terpercaya

"Kalau Surabaya punya Ibu Risma, Tangerang punya Airin dan saya ingin bisa bangun Bandung juga seperti mereka yang sudah sukses," katanya saat ditemui di kawasan Stasiun Bandung, Sabtu (1/7).Bandar Sabung Ayam (LIVE)

Dia mengaku, sudah meminta restu para sesepuh di Kota Bandung, khususnya mereka yang satu kendaraan di Partai Golkar. Dia mengklaim mendapatkan sinyal dukungan untuk maju di Pilwalkot Bandung. Agen Sabung Ayam

"Kalau secara formal memang sudah komunikasi, kalau sesepuh Ceu Popong, Kang Cece. Dan Ketua Golkar Bandung Deden Hidayat dan pengurus Golkar lainnya. Saya ingin soft ya. Enggak mau ada kisruh-kisruh," jelasnya.Sabung Ayam Online

Nurul yakin kehadirannya untuk maju di pesta demokrasi Kota Bandung tahun depan bisa diterima warga. Sebagai kota modern, masyarakat Bandung dinilai bisa lebih obyektif menentukan pemimpinnya untuk lima tahun ke depan.Sabung Ayam

‎"Bandung lebih cair dan terbuka. Seniman lahir di sini, pemikir, kaum ideolog. Banyak pemimpin lahir di sini. Sehingga bisa menerima ini semua. Kalau saya pribadi jangan diserang dengan isu gender. Tapi yang dikemukakan itu bagaimana kemampuannya," terang perempuan kelahiran Bandung 1966 silam tersebut.

Dia cukup memuji dengan perubahan yang dilakukan Wali Kota Ridwan Kamil untuk Bandung. mantan anggota DPR ini juga ingin melanjutkan apa yang sudah diraih Ridwan Kamil dengan lebih merata.

"Kalau saya dapat kesempatan ; saya bangun tempat kelahiran saya, apalagi Cicadas tempat saya lahir. Yang penting apa yang dilakukan Emil saya ingin ratakan. Saya ingin ke pinggir dengan maksud mensejahterakan," tutup Nurul.

Read More